Macam – Macam Pajak

macam macam pajak pemerintah pusat

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarakan oleh wajib pajak dan dapat dipaksa menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum.

Banyaknya pajak yang berlaku di Indonesia membuat sebagian orang bingung. Meskipun secara umum pajak yang berlaku di Indonesia ini sudah dibagi ke dalam beberapa macam dan telah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan.

Menurut klasifikasinya, pajak dibagi menjadi tiga jenis yakni pajak menurut golongan (langsung dan tidak langsung), pajak dilihat dari sifatnya (subjektif dan objektif), serta pajak dari pihak pemungut dan pengelolaanya (pajak pusat dan daerah).

Sementara untuk macamnya, pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu Tahunan pajak. Penghasilan di sini maksudnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun luar negeri, digunakan untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Mereka yang dikenakan PPN adalah orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tarif PPN tunggal yang berlaku pada umumnya adalah 10%, sementara ekspor 0%.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah

  1. Barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  2. Barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  3. Barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  4. Barang dikonsumsi untuk menunjukkan status
  5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta menganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen, meliputi surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tetentu sebagai ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB ini bisa dikatakan pajak yang dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Persis seperti PBB, realisasi BPHTB itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Sementara pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah setempat di Propinsi atau Kabupaten meliputi:

  • Pajak Propinsi yang meliputi:
  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di aats air
  2. Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  3. Pajak bahan bakar  kendaraan bermotor
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
  • Pajak Kabupaten atau kota yang meliputi
  1. Pajak hotel
  2. Pajak restoran
  3. Pajak hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak penerangan jalan
  6. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C,
  7. Pajak parkir

Dari banyaknya macam pajak, terkadang menimbulkan kebingungan di antara Wajib Pajak, apalagi Wajib Pajak baru yang masih awam mengetahui dunia pajak. Oleh karena itu, untuk menambah wawasan serta mendampingi setiap aktivitas pembayaran pajak mereka, maka sebaiknya memanfaatkan jasa konsultan pajak.

Menggunakan konsultan pajak akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam mengatasi masalah yang ia hadapi berkaitan dengan pajak.

Buat kamu pun demikian, tidak ada salahnya memanggil jasa konsultan pajak ketika sedang dihadapkan dengan berbagai perencanaan pajak supaya tetap untung ke depannya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *